BisnisManado.com, Jakarta – Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sunarso, memberikan tanggapan positif terkait wacana pemutihan kredit bagi jutaan petani dan nelayan yang mengalami kesulitan membayar utang. Menurutnya, kebijakan ini sebenarnya sudah lama dinantikan oleh pihak BRI dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) karena dapat meringankan beban masyarakat kecil yang tergolong rentan.

“Kebijakan mengenai hapus tagih oleh bank-bank BUMN sejatinya sudah lama ditunggu-tunggu,” ujar Sunarso dalam paparan kinerja BRI kuartal III-2024 pada Rabu (30/10/2024). Ia menyebut selama ini bank BUMN berhati-hati dalam menghapus tagihan kredit, lantaran risiko anggapan sebagai kerugian negara.

Sunarso menegaskan, agar implementasi kebijakan ini berjalan optimal, perlu adanya kriteria jelas tentang siapa saja yang memenuhi syarat untuk dihapuskan utangnya. Langkah ini penting untuk mencegah moral hazard, yaitu penyalahgunaan kesempatan bagi peminjam yang tidak bertanggung jawab dalam pembayaran.

Di sisi lain, Sunarso menegaskan bahwa BRI telah melakukan kalkulasi dampak finansial terhadap perusahaan apabila kebijakan ini diberlakukan. Ia menyatakan, “Sepanjang tidak terjadi moral hazard, BRI sudah siap dan telah mengkalkulasi dampaknya untuk rencana keuangan tahun depan.”

Selain itu, ia menyoroti pentingnya aspek pemulihan akses permodalan bagi petani dan nelayan melalui kebijakan hapus tagih. Hal ini, menurutnya, tidak hanya membantu masyarakat untuk kembali berusaha, tetapi juga memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional dengan memperkuat basis ekonomi sektor kecil tanpa harus dipandang sebagai kerugian negara.

Dengan adanya kebijakan ini, Sunarso berharap agar petani dan nelayan dapat memiliki kesempatan baru untuk mendapatkan pembiayaan, kembali bangkit, dan berkontribusi pada ekonomi bangsa. (bim)