BisnisManado.com – Pemerintah kembali menggelontorkan dana jumbo untuk mendorong konsumsi masyarakat, salah satunya lewat insentif kendaraan listrik. Tapi, langkah ini ternyata tidak semua pihak setuju. Di Senayan, muncul suara protes soal efektivitas dan sasarannya.

Dilansir dari CNBC Indonesia, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN, Andi Yuliani, mengkritik dana insentif mobil listrik yang nilainya mencapai Rp13,27 triliun. Menurutnya, angka itu terlalu besar dan belum tentu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Ini besar sekali ini siapa yang menikmati tadi ini Rp13,27 triliun ini yang menikmati bukan rakyat padahal judulnya paket stimulus untuk menstimulasi konsumsi rakyat,” ujar Andi dalam rapat bersama Kementerian Keuangan, BI, Bappenas, dan Komisi XI di gedung DPR (3/7/2025).

Andi juga menyoroti perbandingan dana insentif mobil listrik dengan alokasi bantuan pangan. Menurutnya, bantuan langsung seperti ini justru lebih penting untuk kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

“Bantuan pangan hanya Rp 11,93 triliun ini catatan kita berpihak lah ke masyarakat saat ini tentu PHK cukup banyak bantuan pangan ini menjadi penting bukan hanya menjelang pilpres aja saat ini dibutuhkan saat ini,” katanya.

Menanggapi kritik tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa insentif kendaraan listrik bukan semata-mata diberikan kepada konsumen. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam mendorong hilirisasi mineral strategis dan membangun industri transportasi masa depan.

“Semang ini bagian strategi menciptakan hilirisasi strategic mineral Indonesia jadi salah satu ujungnya highly demanded industri,” jelas Sri Mulyani dalam forum yang sama.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya memikirkan konsumsi jangka pendek, tapi juga transformasi ekonomi yang lebih luas.

“Lebih kepada transportasi ekonominya menciptakan nilai tambah value added yang dihitung,” imbuhnya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap ekosistem kendaraan listrik di Indonesia bisa berkembang, sekaligus mendongkrak daya saing industri dalam negeri. Tapi, DPR mengingatkan agar tak lupa pada kebutuhan mendesak rakyat kecil yang saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi.

 

(bim)